Suara Tabi – SENTANI, Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar Sosialisasi dan Koordinasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, Rabu (27/8), di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Jayapura Yunus Wonda, Plt. Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Bupati Yunus Wonda menyampaikan apresiasi kepada tim SPI KPK 2025 dan Inspektorat Kabupaten Jayapura yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ia menegaskan, SPI bukan sekadar survei, melainkan instrumen penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“SPI ini menjadi kesempatan bagi seluruh OPD untuk memberikan informasi secara jujur. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya integritas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Jayapura,” ujar Bupati Yunus.
Komponen Penilaian SPI
SPI 2025 mencakup tiga komponen utama:
1. Responden Internal – masukan dari pegawai atau aparatur Pemkab Jayapura.
2. Responden Eksternal – mitra kerja atau masyarakat penerima layanan.
3. Ekspert – penilaian dari pakar atau tokoh yang memahami kondisi pemerintahan daerah.
Survei ini akan dikirimkan melalui tautan resmi WhatsApp dari KPK, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak sangat diperlukan agar hasilnya objektif dan akurat.
Capaian dan Target
Bupati Yunus memaparkan, nilai SPI Pemkab Jayapura pada 2024 mencapai 62,75%, meningkat dari capaian tahun 2023 sebesar 53%. “Angka ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan integritas di semua sektor pemerintahan, dengan kolaborasi dan komitmen bersama,” tegasnya.
Pentingnya Integritas
Bupati juga menyinggung masih tingginya kasus korupsi di Indonesia, yang salah satunya dipicu rendahnya integritas. Karena itu, KPK mendorong pencegahan korupsi tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui penguatan integritas aparatur.
“Integritas dalam konteks pemerintahan berarti penggunaan wewenang untuk tujuan yang sah menurut hukum, bukan untuk kepentingan pribadi. Itulah yang terus kita bangun di Kabupaten Jayapura,” pungkas Yunus Wonda.
Dengan adanya SPI 2025, Pemkab Jayapura berharap tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. ( VD )
