Suara Tabi – Dengan melihat adanya pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah – daerah hal ini membuat pemerintah daerah di paksa harus lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah. Terutama sumber – sumber pendapatan daerah, harus dikelola baik dan maksimal. Sehingga ada pendapatan.
Terkait dengan pelantikan Dewan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ( Perusda ) Kasih Mempersatukan Perbedaan Kabupaten Jayapura yang baru saja dilantik oleh Dr. Yunus Wonda, SH. MH., Bupati Jayapura pada Rabu, 12 November 2025 mendapat sorotan tajam dari Billy Tonny Yan Zacheus Suwae Anggota DPRK Kabupaten Jayapura yang juga sebagai Wakil Ketua Pansus PAD DPRK Kabupaten Jayapura.
Kepada media ini di Sentani pada Rabu, 13 November 2025, Billy Suwae mengatakan, pelantikan pengurus Perusda harus berdasarkan mekanisme atau aturan yang berlaku.
Perusda Kasih Mempersatukan Perbedaan awalnya bernama Perusda Baniyau, namun karena adanya permasalahan di Perusda Baniyau sehingga namanya diganti, hal tersebut agar Perusda bisa berjalan lagi.
Yang menjadi pertanyaan apakah proses perekrutan atau seleksi hingga penetapan dewan direksi dan badan pengawas yang baru sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah ?, hal tersebut menjadi pertanyaan.
” Karena sesuatu yang di lakukan dengan proses dan mekanisme yang benar akan mendapatkan hasil yang baik di kemudian hari ” tutur Billy Suwae Ketua Fraksi Bersatu Membangun DPRK Kabupaten Jayapura, Politisi Partai Perindo.
Lanjut, kondisi ekonomi dan keuangan di Kabupaten Jayapura saat ini sangat memprihatinkan, perusda adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat, jika ada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat maka ini akan berdampak juga pada peningkatan pendapatan asli daerah.
Oleh kerena itu, seharusnya Perusda yang baru saja di rubah namanya itu butuh orang – orang yang profesional dan berpengalaman. Kabupaten jayapura ini merupakan salah satu Kabupaten tertua di provinsi papua,
Jadi terkait hal – hal yang penting sangat dibutuhkan pembenahan dan perhatian serius, jangan dijadikan ajang ujicoba atau dengan kata lain bagi – bagi kue kepada tim sukses.
” Apalagi setahu saya beberapa pengurus perusda yang baru saja di lantik adalah kader partai aktif, yang sebenarnya sesuai aturan tidak diperbolehkan ” kata Billy Suwae Politisi Partai Perindo yang juga sebagai Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua itu.
Sehingga Billy Suwae berharap Kepada Dr. Yunus Wonda, SH.MH., Bupati Jayapura harus mencermati baik, bila perlu dievaluasi terkait pengurus Perusda, karena Kabupaten Jayapura merupakan Kabupaten yang menjadi barometer pembangunan di Papua, kenapa harus menyalahi aturan, itu hal yang sangat keliru. ( VD )
