Kunker DPRK : Selain Infrastruktur Persoalan Tanah Menjadi Tuntutan Masyarakat

Berita
Kunker Komisi B DPRK Kabupaten Jayapura di Distrik Sentani Barat

Suara Tabi – Komisi B DPRK Kabupaten Jayapura pada Rabu, 24 September 2025 melakukan Kunjungan Kerja ( Kunker ) keduanya di Distrik Sentani Barat, Kunker tersebut dalam rangka APBD Perubahan tahun 2025.

Dalam Kunker tersebut banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat di Distrik Sentani Barat, mulai dari sarana infrastruktur, ekonomi, sosial budaya hingga persoalan tanah.

Rombongan Komisi B DPRK Kabupaten Jayapura yang langsung dipimpin oleh Lerry Patrix Suebu Ketua Komisi B didampingi Wakil Ketua I DPRK Piet Harianto Soyan, telah menampung semua aspirasi maupun saran serta masukan dari masyarakat.

Pada prinsipnya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan diselaraskan dengan visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura yang telah termuat dalam RPJMD Kabupaten Jayapura.

Oleh karena itu Komis B melakukan Kunker ke sejumlah distrik, termasuk Distrik Sentani Barat untuk mendengar dan melihat langsung apa saja yang masyarakat butuhkan, serta kendala apa saja yang masyarakat hadapi saat ini.

Piet Harianto Soyan kepada media ini usai Kunker di Distrik Sentani Barat, Ia mengungkapkan, masyarakat masih banyak mengeluh soal infrastruktur, terutama infrastruktur kesehatan dan pendidikan, selain itu ada juga akses jalan – jalan sebagai urat nadi ekonomi.

Piet Harianto Soyan Wakil Ketua I DPRK Kabupaten Jayapura yang juga Anggota Komisi B

Tidak hanya itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi mereka terkait pengembangan di sektor pertanian, perikanan, perkebunan hingga pariwasata. Oleh karena itu Piet Soyan berharap apa yang menjadi keluhan masyarakat dapat terealisasi sebagian dalam APBD Perubahan nantinya.

Selain beberapa hal di atas, persoalan tanah menjadi salah satu aspirasi yang selalu disampaikan oleh masyarakat berulang kali, pada setiap Kunker pasti ada saja persoalan tanah yang dibicarakan atau disampaikan kepada DPRK.

Menyikapi persoalan tanah Piet Soyan berharap nantinya pihak Eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat merealisasikan sebagian dari tuntutan masyarakat tersebut, jika tidak, maka hal itu akan mentah kembali dan pemalangan terus terjadi, seperti akses jalan menuju tempat pembuangan sampah di Kampung Waibron.

DPRK Kabupaten Jayapura sangat mendukung apa yang menjadi visi – misi Bupati dan Wakil Bupati, terkait APBD Perubahan yang katanya akan fokus pada perencanaan, Piet Soyan berharap ada hal – hal teknis atau fisik yang bisa terakomodir sesuai dengan kebutuhan masyarakat, asalkan waktunya efektif. ( Viktor Done )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *