Suara Tabi – Sentani, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayapura melakukan kunjungan kerja komisi A tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Jayapura tahun 2024-2029 di kampung Berap, distrik Nimbokrang pada Kamis (4/9/2025).
Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kerja dan empat komisi yang ada di DPRK Jayapura semua sudah turun ke masyarakat dalam rangka untuk menerima input masukan terkait rancangan akhir dari rencana pembangunan jangka menengah daerah 2004-2009 yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah.
“Yang mana dokumen strategis ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam waktu enam bulan setelah dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih,”katanya.
Menurutnya, dokumen itu harus ditetapkan sebagai acuan rujukan di dalam melaksanakan pembangunan daerah selama lima tahun. Maka itu, DPRK Jayapura terus mengawal semua aspirasi masyarakat supaya bisa diakomodir di dalam visi-misi Bupati dan wakil Bupati terpilih. Ia mengatakan memang menjadi perhatiannya di dalam hal penyelarasan visi-misi bupati kepala daerah terpilih itu bupati-wakil bupati Jayapura dengan asta cita nawacita presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
“Dalam hal ini jika menyangkut pendidikan dan kesehatan pada kunjungan kerja yang titik kelima di hari ini bersama Komisi a kami banyak menerima masukan dari masyarakat terkait sektor pendidikan,”ujarnya.
Ruddy mengatakan, masalah pendidikan itu yang ada saat ini terkait pemerataan guru juga dukungan instruktur-instruktur pendidikan, tentu pastinya hal ini akan dikerjakan oleh Pemerintah Daerah karena menurut pantauannya di dalam rancangan akhir dokumen RPJMD itu sudah masuk di dalam delapan isu strategis pembangunan daerah yang terkait pendidikan dan kesehatan.
“Hari ini di Komisi A yang saya dampingi, saya mengikuti juga begitu banyak aspirasi untuk pembangunan wilayah khususnya pemerintahan kampung dinas dan kampung adat yang beberapa waktu lalu secara aspirasi sudah bergulir,”katanya.
Menurutnya, dalam menampung aspirasi masyarakat itu lebih banyak yang diminta terkait pemekaran kampung bahkan paling lama itu ada yang dari 2010 aspirasi itu ada yang 2015-2016 dan sampai sekarang belum mendapatkan jawaban yang pasti penetapan sebagai kampung definitif. Maka itu, pihaknya akan segera tindak lanjuti di dalam agenda kedewanan yang ada.
“setelah kami menyelesaikan6 kunjungan kerja di dalam minggu ini akan ada paripurna penyerahan materi RPJMD,”pungkasnya.
Ketua DPRK Jayapura itu mengatakan, RPJMD yang merupakan rancangan akhir itu sudah berbentuk panitia nanti akan ada RDP-RDP yang dilakukan oleh Komisi-Komisi untuk memperkaya muatan secara konsepsi yang ada di dalam RPJMD itu sendiri sehingga nanti kualitas RPJMD yang dihasilkan itu betul-betul bisa menjawab tantangan pembangunan yang ada di Kabupaten Jayapura.
“perencanaannya APBD tahun akhiran 2025 ini ditetapkan oleh anggota legislatif yang lama bersama dengan penjabat Bupati Jayapura pada waktu itu tetapi Bupati Yunus Monda dan Wakil Bupati Haris Yocku juga saya lihat punya komitmen yang kuat untuk bisa melaksanakan semua yang sudah direncanakan bisa berjalan baik pada tahun ini dan tentunya kita harapkan visi-misi Kepala Daerah Terpilih ini bisa segera diimplementasikan mulai tahun anggaran,”katanya.
Sementara itu, Ketua komisi A DPRK Jayapura, Wilhelmus Manggo mengatakan dari kegiatan RPJMD yang dilakukan di beberapa kampung yang pihaknya turun itu setidaknya ada, 5 titik yang sudah ambil sampel-sampel. Menurutnya, dari sampel itu dilihat antusiasme masyarakat itu kepada pemekaran kampung.
“Pemekaran kampung yang kita hadapi, contoh di Sentani itu adi di Sosiri. Sosiri itu dia memekarkan kanda jadi Kanda sampai hari ini, itu belum mekar-mekar kampungnya. Infrastruktur pembangunannya mereka sudah siap.,”ujarnya.
Ia mengatakan, selain kampung Sosiri yang mekarkan kanda, ada juga di danau yang sama itu kampung Ngompol mereka minta agar segera dikembalikan nomor registrasinya ke kampung yang semula yaitu, kampung Ngompolo. Mereka minta ada tindakan yang serius dari eksekutif dan legislatif untuk mekarkan kampung-kampung mereka.
“Kalau bisa kita dorong untuk pemekaran kampung berikutnya karena pemekaran-pemekaran kampung dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, kepemimpinan adat juga sendiri-sendiri, akhirnya terjadi benturan,”katanya.
Ia mengatakan dalam kunjungannya bersama ketua komisioner dan didampingi ketua DPR turun ke beberapa lokasi. Menurutnya, dalam kunjungan itu masyarakat kebanyakan mereka minta untuk pemekaran kampung. “Hari ini kami turun ke Kampung Braap. Kampung ini kampung yang Zona merah jadi terdahulu itu sampai anak-anak kita yang mau tes polisi, tes tentara, tidak bisa Karena ini sudah masuk sonam merah,”ujarnya.
Namun demikian, Wilhelmus mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan dan sudah benahi dengan baik sehingga ada terjadi perubahan. Untuk itu, menurutnya masyarakat meminta kalau bisa ada pembangunan kantor distrik di sini sehingga mempermudah akses ke Demta, mempermudah akses ke Nimbokrang, ke Namblong, Unurungwai, Kaureh. “Nah,,itu permintaan dari masyarakat” tegasnya.
DPR Manggo mengatakan, terkait dengan pembangunan SD. YPK Berab itu laporan sudah masuk di dalam DPR sehingga pihaknya berharap tahun ke depan tidak lagi sudah masuk dalam data untuk dikerjakan. Ia menegaskan Jangan lagi hilang kayak tahun ini.
“Tapi saya ingin membuat ini definitif, program-program yang sudah dimasukkan untuk kami dan RDP menyuruh segera di eksekusi. Jangan muncul terus hilang ya, ke depan tetap harus dilaksanakan,”katanya. ( SK/VD )
