Suara Tabi – Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) bukanlah suatu hal yang harus dirahasiakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dari publik, hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Yunus Wonda, SH MH., Bupati Jayapura pada Rabu, 27 Agustus 2025 usai mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Survei Penilaian Integritas ( SPI ) di aula lantai II Kantor Bupati Jayapura.
Menurut Yunus Wonda APBD itu sejatinya untuk publik, oleh karena itu publik harus tahu, karena itu SKPD harus transparan kepada publik terkait DPA agar masyarakat bisa mengetahui, dinas kerjanya apa, dimana dan bagaimana.
” DPA itukan bukan barang yang harus dirahasiakan, karna kita punya program kerja, jadi orang dari dinas ini – ini ada bangun ini disini, jadi masyarakat tahu, masyarakat ikuti. Kalo tidak tiba – tiba proyek masuk wah ini dari mana, ini proyek apa, makanya kalo sudah bisa munculkan di media masyarakat tidak kaget, tutur Yunus Wonda Bupati Jayapura.
Terkait untuk transparansi itu SKPD sangat perlu memberikan informasi ke publik terkait apa saja progam kerja mereka, maka disitulah peran media dibutuhkan untuk mempublikasikan semua program kerja dan capaiannya, agar publik tahu dan mengikuti apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut juga bagian dari kontrol publik terhadap kinerja pemerintah.
Kembali lagi Yunus Wonda menegaskan DPA itu adalah bagian dari pelayanan publik, maka tidak perlu di tutupi, Ia juga mengatakan untuk di tahun 2026 ketika APBD berjalan semua DPA harus terbuka ke publik. Karena APBD disahkan untuk publik, maka jangan didiamkan dari publik.
Apa yang disampaikan oleh Yunus Wonda tentunya merupakan salah satu bagian dari indikator Survei Penilaian Integritas ( SPI ) secara eksternal, jika adanya kejujuran dan transparansi maka nilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan bisa lebih baik dan meningkat. ( VD )
