Suara Tabi – Ratusan orang yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) Cabang Sentani memperingati Hari HAM Sedunia tanggal 10 Desember dengan melakukan long march di jalan protokol Kota Sentani Kabupaten Jayapura.
Ratusan massa yang turut ikut tergabung dalam aksi, mereka membawa spanduk dan photo – photo korban pelanggaran HAM yang selama terjadi di Papua. Sebagian massa juga menghiasi tubuh mereka dengan gambar bendera Bintang Kejora.
Long March yang dilakukan oleh KNPB Cabang Sentani dengan titik awal dari Pos 7 Sentani dan menuju titik akhir di Kompleks Kantor Bupati Jayapura. Dengan demikian bertanda untuk pertama kalinya bendera KNPB berkibar di Kompleks Kantor Bupati Jayapura.
Sebelum memasuki pintu gerbang Kompleks Kantor Bupati Jayapura massa diperiksa ketat oleh pihak keamanan dari Polres Jayapura, untuk memastikan tidak ada massa yang membawa senjata tajam.
Agus Kossay Ketua Umum KNPB kepada awak media pada Rabu, 10 Desember 2025 usai melakukan orasi, Ia menuturkan, bahwa pemerintah harus mengevaluasi kebijakan terkait pelanggaran – pelanggaran HAM yang selama ini terjadi. Kebijakan memproteksi hak – hak orang Papua itu sangat penting.
Lanjut, Agus Kossay juga meminta dengan tegas jangan lagi ada pembungkaman suara rakyat dengan cara represif militer, pemerintah maupun pihak keamanan diminta harus membuka ruang. Sehingga rakyat bisa datang memberitahukan apa yang mereka rasakan.
Dalam orasi KNPB menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dan juga DPRK Kabupaten Jayapura, usai aspirasi itu dibacakan secara umum langsung diserahkan kepada DPRK Kabupaten Jayapura yang diterima oleh Ruddy Bukanaung, S.E., Ketua DPRK Kabupaten Jayapura didampingi Dr. Yusuf Yambe Yabdi Plt. Sekda Kabupaten Jayapura di lapangan upacara Kantor Bupati Jayapura.
Ruddy Bukanaung pada kesempatan itu sangat mengapresiasi tindakan massa yang terbilang tertib dalam menyampaikan aspirasi, pada prinsipnya aspirasi diterima, apa yang bisa dilakukan oleh DPRK Kabupaten Jayapura akan dievaluasi, karena aspirasi yang disampaikan itu terkait kewenangan mana yang bisa untuk Pemerintah Daerah Kabupaten dan mana yang harus dijawab oleh Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat. ( VD )
