Suara Tabi – Sentani, Majelis Rakyat Papua (MRP) melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari masa sidang III tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, pada Selasa (30/9/2025).
Penjaringan aspirasi kali ini mengangkat tema “Implementasi Penyaluran Dana Otsus pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur Dasar, dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kampung”.
Tema tersebut dipilih sebagai respon atas berbagai keluhan masyarakat terkait penyaluran Dana Otsus yang dinilai belum maksimal menyentuh kebutuhan dasar orang asli Papua.
Sekretaris MRP Pokja Adat, Yulius Irianto Ohee, S.Sos, menjelaskan bahwa kegiatan penjaringan ini dilakukan serentak oleh seluruh anggota MRP.
“Pada masa sidang ketiga ini, sebanyak 42 anggota MRP turun langsung ke masyarakat untuk melakukan penjaringan aspirasi. Tema kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena fokus pada lima sektor penting, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat kampung,” katanya saat ditemui wartawan.
Menurut Ohee, banyak aspirasi yang masuk ke MRP menunjukkan bahwa output dari penggunaan Dana Otsus belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Papua. Karena itu, pihaknya mulai melakukan evaluasi langsung dari tingkat kampung.
“Kami memulai dari Kampung Nendali hari ini untuk Kabupaten Jayapura. Besok, kami juga akan melakukan audiensi dengan pemerintah daerah untuk melihat bagaimana implementasi Dana Otsus di tingkat kabupaten,” jelasnya.
Ohee menambahkan, informasi yang diperoleh dari masyarakat di kampung akan dibandingkan dengan kondisi di tingkat kabupaten.
“Harapan kami, aspirasi yang dihimpun benar-benar menjadi dasar agar penggunaan Dana Otsus tepat sasaran. Orang asli Papua harus benar-benar mendapatkan manfaatnya,” tegas Ohee.
Dalam penjaringan aspirasi tersebut, masyarakat menyoroti persoalan mendasar seperti terbatasnya fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang belum merata, hingga minimnya program pemberdayaan ekonomi keluarga. Mereka berharap Dana Otsus tidak hanya habis di birokrasi, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kampung.
“Hasil dari penjaringan ini nantinya akan kami evaluasi dan rumuskan dalam bentuk rekomendasi yang penting untuk perbaikan pelayanan bagi orang asli Papua,” tutur Ohee.
Kegiatan penjaringan aspirasi ini mendapat apresiasi dari masyarakat Nendali. Mereka menilai kehadiran MRP di tingkat kampung menjadi bukti nyata keberpihakan lembaga kultural tersebut terhadap rakyat Papua.
Aspirasi yang dihimpun diharapkan menjadi jembatan bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang, terutama terkait penyaluran Dana Otsus yang lebih transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat. (**CO)
